Home

PostHeaderIcon TV Bilik van Banyuwangi

PASANGAN Abdullah Azwar Anas dan Ipuk Fiestianedani terlihat berseri-seri. Kendati mereka tinggal di Desa Karangdoro, Kecamatan Gambiran, Ba-nyuwangi, pesta pernikahan pasangan ini berlangsung semarak. Hadir pula tamu-tamu penting seperti Menteri Riset dan Teknologi A.S. Hikam, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Ketua Nahdlatul Ulama K.H. Hasyim Muzadi, serta beberapa anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Maklum saja, mempelai pria adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama (IPNU), organisasi yang dianggap sumber kader bagi Nahdlatul Ulama ataupun PKB. Bagi warga Karangdoro, pesta yang ter- golong akbar untuk ukuran desa itu kian mempesona karena dapat disaksikan melalui pesawat televisi. Tapi siaran langsung dengan gambar yang bening dan jelas itu bukan hasil kerja awak stasiun TV profesional, melainkan hasil liputan kru Eskape TV.

Sinar Kencana Persada Televisi, demikian kepanjangan Eskape TV, adalah "stasiun TV" lokal yang mulai mencuri hati seantero warga Banyuwangi. Eskape TV bermula dari keisengan sekaligus ketekunan Nurkholis, 27 tahun. Jebolan Sekolah Teknik Menengah (STM) Negeri Banyuwangi, jurusan elektronika komunikasi, itu semula berhalo-halo lewat pesawat Orari. Setelah bosan, ia lalu bercuap-cuap melalui stasiun radio pribadi: Mania FM. Setelah tiga bulan, rasa jenuhnya kambuh lagi. "Saya bosan, apalagi radio kurang menantang," kilah putra pasangan Gusairi dan Dewi Sarah tersebut. Entah dapat ilham dari mana, pada suatu hari Nurkholis menyulap sebagian ruang tamu dan kamar bekas studio siaran radionya menjadi tempat mengutak-atik aneka barang elektronik. Bengkel elektronik ini ditekuninya hingga Juli 2000. Bersama dua orang kerabatnya, ia berkutat membangun pemancar audio-visual.

Memasuki pertengahan Agustus tahun yang sama, siarannya sudah bisa mengudara. Nurkholis pun mulai membuat mata acara untuk pemirsanya, sekaligus mengumumkan kehadiran Eskape TV. Stasiun TV amatiran ini "bermodalkan" sebuah studio sederhana di ruangan bilik berukuran 3 x 3 meter di rumah keluarga Nurkholis. Peralatan yang ada di situ juga sederhana, seperti kamera Panasonic N-3000, Sony Handycam tipe MP8, satu unit komputer Pentium III (600 mega), seperangkat antena, plus tiang bambu sepanjang 15 meter. Kendati begitu, siaran dari rumah di Desa Sukonatar, Kecamatan Srono?35 kilometer selatan Kota Banyuwangi?itu bisa ditangkap di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Kehadiran stasiun TV yang menghabiskan dana Rp 1,5 juta itu tak urung menimbulkan waswas di jajaran pamong dan aparat Banyuwangi. Bukankah stasiun TV gampang disalahgunakan? Tak aneh jika Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) setempat melayangkan teguran.

Sebagai jawaban, Nurkholis menulis surat kepada sejumlah pejabat, menjelaskan bahwa misi utama Eskape TV adalah menampilkan kesenian asli Banyuwangi, seperti kendang kempul dan gandrung. Dijelaskannya pula bahwa semua peralatan yang digunakan merupakan hasil kreativitasnya sendiri. Di samping kesenian tradisional, Eskape TV ternyata mampu menampilkan aneka acara hiburan, mulai film hingga lagu, yang dikemas dalam berbagai program seperti Lagu Top Pilihan, Dangdut Mania, dan Lagu Campursari. Dan tiap Sabtu malam, diputar film action/laga dalam kemasan bertajuk Mega Sinema, Layar Emas, serta Nostalgia Malam Minggu. Nama-nama itu cukup menantang, "Agar siaran Eskape TV laku," kata Nurkholis.

Setiap malam Jumat, Eskape TV menyiarkan paket acara Hikmah Jumat, yang berdurasi 30 menit. Porsi acara kerohanian itu bertambah di bulan Ramadan atau menjelang hari-hari besar Islam. Sesekali Eskape TV turut meliput peristiwa politik, seperti unjuk rasa pendukung Gus Dur di Pelabuhan Ketapang dan demo warga menuntut tanah di Kalibaru. "Waktu di Ketapang, kami dikira kru dari TV luar," kenang Nurkholis sambil terpingkal. Tiap bulan, Nurkholis merogoh kocek Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu untuk membayar listrik dan telepon. Uang lelah penyiar dan operator Rp 20 ribu sampai Rp 40 ribu per minggu. "Teman-teman saya itu sebetulnya tak pernah memikirkan gaji atau honor, yang penting bisa asyik menyiar," ujarnya.

Kebetulan, siaran berlangsung sore hingga malam hari sehingga pagi sampai siang mereka bisa menekuni pekerjaan masing-masing. Bisa dikatakan, pemasukan Eskape TV berasal dari berbagai sumber, termasuk order syuting. Bila ada order, Nurkholis memungut bagian sekitar 30-40 persen dari ongkos syuting. Selebihnya dipakai untuk menutup biaya operasional dan ditabung. Tarif syuting untuk acara pernikahan, misalnya, dipatok Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta. Selain itu, Eskape TV menjual kupon permintaan pemutaran lagu dan film seharga Rp 500 per lembar. Setiap malam terjual 60 lembar kupon, dan kalau malam Minggu melonjak sampai 90-100 kupon. Nurkholis yang cekatan itu juga menggarap iklan. Para pemasang iklannya bervariasi, dari yang menawarkan jasa sablon, rental, bengkel, sampai para pemilik toko. Untuk iklan komersial, Eskape TV mematok harga Rp 50 ribu-Rp 70 ribu, bergantung pada jenis usahanya. Pe- masang iklan terbanyak berasal dari toko penyewaan (rental) VCD, yang tengah menjamur di Srono. Dengan semua sumber itu, Nurkholis mengantongi Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan.

Bila tak terhalang peraturan yang belum jelas, Eskape TV tentu bisa memperoleh iklan lebih banyak lagi. "Sekarang saja pelanggan sampai antre untuk memasang iklan," ujarnya, bangga. Yang tak kalah penting, kini ada beberapa investor lokal yang berminat membeli Eskape TV. Namun, transaksi urung terjadi karena belum ada kejelasan yang menyangkut ketentuan perizinan. Menurut Kepala Dinas Infokom Banyuwangi, Sunarti Ariani, pihaknya memang tak bisa memutuskan masalah perizinan karena Rancangan Undang-Undang Penyiaran saja masih digodok di DPR. "Sepanjang tidak melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, seperti pornografi, ya silakan, monggo. Kami juga membutuhkan mereka untuk 'menjual' Banyuwangi," ujarnya. Dinas Infokom memang hanya berwenang di bidang radio. Urusan itulah yang banyak menyita waktu lantaran banyak pemancar frequency modulation (FM) liar di Banyuwangi.

Dari 81 radio di Banyuwangi, hanya 6 yang memiliki izin resmi, 13 dalam proses perizinan, sisanya tak berizin sama sekali. Bila razia ditingkatkan, radio-radio liar itu menghilang. Tapi bila razia melesu, radio liar kembali bermunculan. Infokom tak mengetahui dengan jelas keberadaan radio-radio itu karena alat pemantau frekuensi cuma ada di Malang. "Tak mengherankan, banyak radio yang luput dari pantauan kami," kata Hispandi dari Infokom Banyuwangi. Bagi pemerintah daerah, kehadiran radio-radio liar itu tentu merugikan karena mereka tak membayar pajak, dan membayar langsung izin siaran per tahun ke Jakarta. Selain di Banyuwangi, radio liar juga menjadi persoalan pihak Infokom di Lumajang, Jawa Timur.

Karena itu, Bupati Lumajang, Achmad Fauzi, memerintahkan pembentukan Badan Pembina Radio Siaran Non-Pemerintah (BPRSNP). Badan ini bertugas membina para pengelola radio di Lumajang, yang berjumlah 50 buah, agar mendaftarkan radionya secara resmi. Untuk itu pemerintah Lumajang memberi tenggat hingga 1 September mendatang. Bila tenggat itu terlampaui, radio liar terpaksa ditutup. "Kami bersikap represif untuk mengatasi keterbasan jumlah frekuensi," kata Kepala Infokom Lumajang, Sardjono. Namun, menurut Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Djamhari Sirat, semua radio, apalagi televisi tak berizin, tak diperbolehkan mengudara. Secara resmi, Departemen Per- hubungan dan Telekomunikasi juga sudah membuat edaran kepada para gubernur untuk tidak memberi izin kepada stasiun radio dan TV lokal sampai pembahasan RUU Penyiaran selesai dilakukan.

Nugroho Dewanto, Abdi Purnomo, Dewi Rina Cahyani (majalah Tempo 25 Juni 2001)